Jakarta, Sentralpost.co — Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi mengajukan permohonan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Permohonan itu disampaikan melalui surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 yang telah didaftarkan ke masing-masing sekretariat lembaga pada Senin 2 Juni 2025.
Sekretaris Forum Purnawirawan, Bimo Satrio, membenarkan pengiriman surat tersebut. Ia menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk keprihatinan terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran ke kursi wakil presiden, yang dinilai penuh dengan pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi dan etika bernegara.
“Kami menilai ada pelanggaran serius terhadap konstitusi, etika publik, serta kepatutan dan kepantasan dalam pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Oleh karena itu, kami mendesak agar MPR, DPR, dan DPD segera menindaklanjuti permohonan ini sesuai mekanisme konstitusional,” ujar Bimo dalam keterangan tertulis. Selasa (3/6/2025).
Surat tersebut ditandatangani oleh empat tokoh purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. Forum juga menyatakan kesiapannya untuk menghadiri rapat dengar pendapat apabila dipanggil oleh lembaga legislatif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat Jenderal DPR, MPR, dan DPD belum mengonfirmasi secara resmi apakah surat tersebut telah diterima. Beberapa pejabat menyebut belum melihat atau mendata adanya surat permohonan pemakzulan tersebut.
Forum Purnawirawan sebelumnya juga secara konsisten menyuarakan kritik terhadap perubahan syarat usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi, yang mereka anggap sebagai bentuk manipulasi hukum untuk mengakomodasi pencalonan Gibran.
Langkah Forum Purnawirawan ini menambah daftar panjang protes terhadap legitimasi politik pasangan Prabowo-Gibran, terutama di kalangan sipil dan militer purnawirawan yang masih aktif menyuarakan aspirasi publik dalam kerangka demokratis.
