PALEMBANG, SENTRALPOST.CO – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial & Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta. Aksi ini merupakankelanjutan dari aksi sebelumnya di Mapolda Sumsel, terkait maraknya praktik pengeboran dan penyulingan minyak ilegal di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, khususnya di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.
Ketua Umum POSE RI, Desri Nago, S.H., menyatakan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa bersama gabungan aktivis dan masyarakat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta dalam waktu dekat.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap aparat kepolisian di wilayah hukum Sumatera Selatan, khususnya Polsek Keluang dan Polres Musi Banyuasin, yang dinilai gagal menegakkan hukum terhadap maraknya kegiatan minyak ilegal di lapangan.
“Penegakan hukum di Polsek Keluang sudah mati suri. Belasan kali terjadi kebakaran sumur minyak ilegal, tapi tidak pernah ada tersangka. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi sudah mengarah pada dugaan pembiaran sistematis,” tegas Desri Nago Kamis (16/10/2025).
Desri menyebut, praktik pengeboran dan penyulingan minyak ilegal yang berlangsung terbuka di sejumlah titik di Kecamatan Keluang diduga melibatkan banyak pihak, termasuk oknum aparat penegak hukum. Menurutnya, peristiwa kebakaran yang terus berulang diduga hanya menjadi “mesin uang” bagi segelintir oknum.
“Kasus-kasus itu diduga hanya dijadikan ladang uang. Perkara tidak diproses, pelaku tidak ditangkap, sementara masyarakat terus hidup dalam ancaman bahaya dan lingkungan rusak parah,” ungkapnya.
POSE RI menilai lambannya respon dari Kapolda Sumsel dan Kapolres Muba untuk mengevaluasi jajaran di bawahnya memperkuat dugaan lemahnya komitmen pemberantasan mafia minyak ilegal di daerah tersebut.
“Kami akan laporkan Kapolda Sumsel dan Kapolres Muba ke Kompolnas dan Mabes Polri karena membiarkan Kapolsek Keluang, Kanit Reskrim, serta Kanit Intelkam tetap menjabat meski sudah berulang kali gagal menangani kasus,” tegas Desri.
Selain menyoroti aspek penegakan hukum, POSE RI juga menyoroti dampak ekologis yang ditimbulkan akibat aktivitas ilegal tersebut. Menurutnya, pembiaran ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas, termasuk pencemaran tanah, air, dan udara di sekitar lokasi pengeboran ilegal.
“Kalau terus dibiarkan, lingkungan di Muba bisa tambah rusak. Hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan uang,” tambahnya.
Desri menegaskan, aksi unjuk rasa di Jakarta nanti akan membawa bukti-bukti lengkap dan laporan resmi yang menunjukkan lemahnya kinerja aparat di wilayah hukum Polsek Keluang. POSE RI juga berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga ke tingkat nasional.
“Ini bukan sekadar aksi simbolik. Kami akan bawa data, dokumentasi, dan laporan resmi ke Kompolnas dan Mabes Polri. Kami ingin Kapolsek Keluang, Kanit Reskrim, dan Kanit Intelkam segera dicopot, serta Kapolres dan Kapolda dimintai pertanggungjawaban atas pembiaran ini,” tegasnya menutup pernyataan.(*)
