Palembang, Sentralpost – Kapolda Sumsel Irjen.Pol Zulkarnain menggelar silahturahmi dengan BEM se Sumsel dalam rangka mewujudkan Pemilihan Legislatif dan Presiden yang aman, damai dan kondusif di Hotel Aston, Kamis (18/10/2018).
Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, seperti diketahui 2018 dan 2019 adalah pesta demokrasi. Saat ini proses menuju pemilu 2019. “Kami harapkan mahasiswa berperan aktif, menjaga harmonisasi dan menjaga demokrasi, agar prosesnya berjalan aman dan kondusif, ” ujarnya.
Zulkarnain mengakui, kondisi di nasionl ada gesekan-gesekan. “Kita sudah monitor, begitulah gonjang ganjing politik. Itulah demokrasi, ini berpotensi menjadi masalah. Jangan sampai ada masalah, apalagi Gubernur menyatakan zero konflik. Jangan ada konflik SARA. Peran aktif mahasiswa sangat besar tumbuh di lingkungan akademisi. Sehingga bisa menyikapi situasi dengan bijak. TNI dan polisi sudah pasti netral.Dalam mendukung proses demokrasi yang sejuk,” katanya.
Dia mengungkapkan, secara umum pilkada pada 2015,2017 dan 2018 berjalan baik. Ini merupakan kesuksesan penyelenggara. “Untuk jumlah TPS untuk Pemilu 2019 sebanyak 25.222 TPS .Satu TPS tidak boleh lebih dari 300 orang pemilih,” bebernya.
Zulkarnain menuturkan, pihaknya berharap seluruh caleg untuk memberitahu kalau mereka ada kegiatan. Jangan sampai ada caleg terbunuh seperti kejadian di Mesuji.
“Sekarang masa kampanye sampai 13 April. Setiap tahapan ada bentuk ancaman, terorisme disini masih ada. Pada saat Asian Games, ril mereka akan meledakkan rumah sakit. Dari 3 terduga teroris dari bengkulu, satu ditangkap. Bagi mereka cara- cara demokrasi adalah dengan cara thogut, itu ancaman teroris,” paparnya.
Pada pesta demokrasi, Zulkarnain mengungkapkan, sering terjadi black campaign dan negatif compaign. Negatif compagn menjelek-jelekan terus lawan politiknya. Sedangkan kalau black compaign itu hoaks.” Negatif itu bisa menyebabkan kerawanan kamtibmas,” ucapnya.
Menurutnya, ceramah agama diselipi kampanye, itu tidak boleh. “Dalam pesta demokrasi pemilu boleh Berbeda beda tapi jangan terpecah belah,” katanya.
Sementara itu, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan mengatakan, netralitas harga mati. ” Kalau ada yang melanggar, disanksi. Itu komitmen TNI,” ucapnya.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, tahun 1998 mahasiswa berperan besar terhadap demokrasi pemerintahan. ” Kebebasan itu boleh, tapi ada aturannya. TNI dan Polri netral tidak memilih dan tidak dipilih.Kami ingin kondusif pelaksanaan pemilu. Ini penilaian nasional dan internasional. Kita penduduk tidak sebanyak Jawa, tapi untuk demokrasi Sumsel lebih dari Jawa.Kita sama-sama mengedukasi masyarakat kita yang masih awam,” bebernya.
Herman Deru menuturkan, dari survei terlihat kalau masih 10-20 persen masyarakat yang belum tahu pilpres dan pileg pada April 2019. Pada pemilukada 2018, Angka Partisipasi Pemilih masih dibawah 70 persen. ” Tapi saya yakin ini akan meningkat. KPU, Bawaslu, akademisi, mahasiswa, kita bertanggungjawab menjaga laju demokrasi ini semakin dewasa dan legitimasinya,” pungkasnya. (fadel)
