PALEMBANG. SENTRALPOST.CO – Gubernur Sumsel, diwakilkan Sekretatis Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, H Edward Chandra, membuka secara langsung Musyawarah Daerah (Musda) Ke – V Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP KSPSI ) Provinsi Sumsel.
Musda Ke – V ini diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai cabang SPG SPSI se-Sumsel. Bertempat di Ruang Mahameru Hotel Swarna Diva Palembang. Rabu (11/6/2025).
Sekda Provinsi Sumsel, H Edward Chandra, dengan berlangsungnya Musda SP KEP KSPSI ini berharap dapat berjalan lancar dan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan Pekerja dan Pengusaha terkhusus yang ada di wilayah Provinsi Sumsel, termasuk bagi Pemerintah.
“Kita sambut baik agar tercipta hubungan yang baik dan harmonis antara pengusaha dan pekerja diperusahaan. Keberadaan Serikat Buruh/Serikat Pekerja diatur UU bahwa setiap pekerja dapat membentuk sekurang kurangnya 10 orang buruh. Kedepan kita harapkan berfungsi baik untuk pemerintah dan pengusha,” ungkapnya.
Musda Ke 5 SP KEP KSPSI Provinsi Sumsel, menjadi momen evaluasi kinerja, menyusul program kerja baru dan memilih pemimpin daerah untuk masa lima tahun ke depan yaitu Periode 2025 hingga Periode 2030.
Sementara itu, Ketua Umum DPP KSPSI, R Abdullah, mengatakan jika Musda yang dilaksanakan membawa 3 agenda utama, dalam membangun KSPSI kedepan dalam menghadapi tantangan dunia global.
“Pertama, evaluasi kinerja lima tahun terakhir. Kedua, penyusunan program kerja baru yang realistis dan menjawab tantangan ketenagakerjaan kedepan. Dan ketiga pemilihan pengurus baru secara demokratis.” Ujarnya.
Bahkan dikatakan R Abdulah, dirinya mengapresiasi perjuangan KSPSI dalam melindungi para Pekerja/Buruk dengan jalur Judicial Review terutama terhadap UU Omnibuslaw tanpa melakukan aksi demotrasi.
“Empat kali kami ajukan ke MK, akhirnya sebagian dikabulkan. Kami pilih jalur hukum, bukan demo berjilid-jilid,” jelasnya.
Ditambahkan Abdullah Anang, Ketua DPD KSPSI Provinsi Sumsel, dirinya menuturkan jika forum Musda ini aadalah ruang demokrasi tertinggi organisasi di tingkat daerah. “Di sinilah kita pilih pemimpin dan program kerja lima tahun ke depan. Pemilihan pengurus dilakukan terbuka. Semua anggota punya hak mencalonkan dan dipilih. Visi dan misi para calon akan dipaparkan secara langsung agar semua anggota bisa menilai dengan adil,” terangnya.
Ada lagi permasalahan yang menjadi perhatian KSPSI di Sumsel, dikatakan Abdullah Anang. “Kita juga mempersoalkan dan memperhatikan pekerja di Sumsel, seperti. Penahanan ijazah oleh perusahaan. Minimnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan serta tingginya angka kecelakaan kerja.” katanya.
Abdullah Anang, juga menyebut jika saat ini pihaknya sedang digodok pembentukan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Sumsel, yang draft-nya sudah disampaikan ke Gubernur Sumsel. Dirinya menilai lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di Kota Palembang.
“Pengawasnya kurang, anggaran terbatas. Kami ingin Dewan K3 ikut membantu mengawasi agar hak pekerja tak dilanggar,” tegasnya. (Fty).
