Muara Enim, Sentralpost.co – Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan lima fly over strategis serta jalan khusus angkutan batubara, Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru, Bupati Muara Enim H Edison SH MHum, Wakil Bupati, Forkominda, Direksi PTBA, Direksi PT KAI, dan sejumlah perusahaan tambang batubara, Bertempat di Ruang Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Selasa (20/05/2025).
Masyarakat Kabupaten Muara Enim segera akan terbebas dari kemacetan akibat perlintasan kereta api dan padatnya angkutan Batubara akhirnya menemukan titik terang, dengan terjadinya Kesepakatan bersama antara Gubernur Sumsel bersama Bupati Muara Enim, Direksi PTBA, Direksi PT KAI, dan sejumlah perusahaan tambang batubara lainnya.
Langkah ini menjadi solusi konkret atas kemacetan yang sangat kronis selama ini terjadi di sejumlah titik lintasan rel kereta api dari kecamatan Gelumbang hingga Kota Muara Enim serta mengurangi beban jalan raya dalam kota Muara Enim dari kendaraan angkutan Batubara yang melintas dengan muatan lebih dari kapasitas.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengungkapkan daftar pembangunan 5 fly over yang akan segera dikerjakan di Muara Enim:
1. Fly Over Simpang Belimbing (JPL 99)
Pelaksana: PT Bukit Asam
Waktu: 2026–2027
2. Fly Over Gunung Megang 1 (JPL 104)
Pengadaan tanah: BKBK Pemprov Sumsel
Konstruksi: Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel Waktu: 2026–2027.
3. Fly Over Gunung Megang 2 (JPL 106)
Waktu: 2026–2027
4. Fly Over Ujan Mas (JPL 111)
Pelaksana: PT Kereta Api Indonesia(KAI),
Waktu: 2026–2027
5. Fly Over Sudirman Muara Enim (JPL 123)
Pelaksana: BBPJN Sumsel
Waktu: Agustus 2025–2027
“Total anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan kelima fly over ini mencapai Rp 1 triliun, proyek infrastruktur strategis ini yang akan memangkas waktu tempuh, mengurai kemacetan, dan meningkatkan kenyamanan berlalu lintas dari Muara Enim menuju Palembang”, ungkapnya.
Herman Deru menambahkan, masalah pembangunan jalan Batubara, Herman Deru menekankan bahwa proyek ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan tambang yang telah lama beroperasi di wilayah tersebut.
“Silahkan berusaha di Sumsel, tapi hak rakyat jangan diabaikan. Kalau tidak bisa membangun, setidaknya jangan merusak. Jalan khusus batubara ini harus selesai, dan butuh komiten dari perusahaan tambang,”
Deru juga mengingatkan bahwa sejak 2018, ia telah menerbitkan Peraturan Gubernur yang melarang angkutan batubara melintasi jalan nasional menuju Palembang.
“Oleh karena itu, pembangunan jalur khusus ini menjadi solusi final. Kalau sudah MoU, berarti perusahaan tambang batubara harus komitmen,” tegas Herman Deru.
Sementara Bupati Muara Enim H Edison memaparkan dengan kesepakatan bersama pembangunan Fly Over dan Jalan Khusus Batubara ini Siap dibangun, Jalan Raya Kembali Milik Rakyat. Pemkab Muara Enim juga menggandeng perusahaan Tambang untuk membangun jalan khusus angkutan batubara yang akan mengalihkan truk Batubara dari jalan umum. Dengan rincian sebagai berikut :
Sepanjang 10,6 km dari IUP PT MME ke IUP Bangko milik PT Bukit Asam.
Sepanjang 32,9 km dari batas IUP Bangko Barat ke Emplasement Gunung Megang.
Jalur tambahan yang akan melintasi wilayah Kabupaten Lahat, juga turut dibangun oleh perusahaan batubara.
Dengan rampungnya proyek ini, masyarakat Muara Enim dipastikan akan terbebas dari gangguan truk-truk batubara yang selama ini memenuhi jalan raya, menimbulkan debu, kebisingan, dan risiko kecelakaan.
Edison juga menambahkan kondisi Jembatan Enim 2, yang saat ini sudah uzur dan akan segera diperbaiki oleh Balai Besar Jalan Nasional. Sementara dalam perbaikan berlangsung, truk Batubara diusulkan melewati Jembatan Enim 3, namun kondisi struktur ujung jembatan itu juga sangat mengkhawatirkan.
“Dengan telah di sepakati pembangunan ini Saya mohon dukungan perusahaan tambang untuk ikut memperbaiki Jembatan Enim 3, supaya distribusi Batubara tidak terganggu sebelum jalan khusus selesai,” tambahnya. ( Marahal )
