Muara Enim, Sentralpost – Study banding 200 san lebih para Kades Ke Pulau Bali, diminta Kejaksaan Melakukan audit dan Pemeriksaan para Kades tersebut. Pekerjaan ini hanyalah berwisata ria dan menghambur – hamburkan Uang Negara tanpa hasil yang bisa diterapkan di desa – desa yang di paparkan Iman Suranto Salah seorang aktivis Kabupaten Muara Enim. Sabtu(14/12/2024) pagi.
Para Kepala Desa Study banding ke Pulau Bali menjadi viral di Kabupaten Muara Enim dan menjadi perbincangan hangat Pro kontra di Group group WhatsApp di Kabupaten Muara Enim di penghujung tahun 2024.
Salah seorang aktivis Kabupaten Muara Enim, Imam Suranto mengatakan sangat di sayangkan kegiatan akhir tahun ini pestapora di Pulau dewata, dengan Modus study Banding.
Apalagi kegiatan study banding para Kepala Desa Kabupaten Muara Enim ini bukan yang pertama kali, sebelumnya para kades juga melakukan study banding ke Lombok.
Masih menurut Imam Suranto Di satu sisi mungkin saja kegiatan para Kades melakukan kegiatan study banding ke Pulau Bali tersebut untuk mempelajari atau menambah ilmu pengetahuan mengenai tata cara Pemerintahan Desa ke Pulau Dewata tepatnya ke Desa Penglipuran – Bali yang merupakan Desa terbaik se Indonesia.
“Namun di sisi lain, kegiatan para Kepala Desa itu sudah menuai Kritikan dari para pemerhati Kabupaten Muara Enim di Group WhatsApp aktivis Kabupaten Muara Enim, karena dianggap sebagai kegiatan yang cuma menghambur – hamburkan Uang Negara, dengan alasan bukankah sekarang ini zamannya sudah sangat canggih, kegiatan belajar bisa saja dilakukan melalui daring”, paparnya.
Masih menurut Suranto kegiatan study banding para Kepala Desa Kabupaten Muara Enim ke pulau Bali tersebut hanyalah modus belaka dan hanya menghambur – hamburkan uang negara, yang padahal masih banyak kegunaannya untuk kemajuan desanya.
Imam Suranto, balik mempertanyakan apa yang dapatkan dari kegiatan – kegiatan study banding – study banding tersebut, ilmu apa yang bisa mereka terapkan di desa – desa yang mereka pimpin, boleh di crosscheck sendiri selain hanya kesenangan belaka berwisata, berselfie ria dengan menggunakan Uang Negara.
“Sepengetahuan saya, di era Presiden Prabowo ini, kegiatan – kegiatan seperti ini sudah di batasi, tidak boleh lagi semaunya. Apalagi kunjungan – kunjungan yang banyak mengeluarkan biaya Uang Negara. para Kades terkesan tidak mendengar himbauan Presiden Prabowo”, tambahnya.
Yanto menegaskan, sebagai warga dirinya memiliki hak untuk mengawasi penggunaan Uang Negara. Maka dari itu karena biaya yang dipergunakan para Kades tersebut adalah Uang Negara, tentunya ada pertanggung jawaban dan konsekuensinya bila disalahgunakan. Dan hal ini perlu menjadi atensi Kejaksaan Negeri Muara Enim untuk menelusuri dan memeriksa kegiatan study banding para Kepala Desa ini
“Kita berharap kepada penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan negeri Muara Enim untuk mengaudit Uang Negara yang sudah dipergunakan untuk kegiatan study banding para Kepala Desa tersebut dan apa hasilnya bagi desa, masyarakat ingin tahu, mumpung masyarakat masih percaya pada Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia”, ucapnya.
Dirinya juga menduga kegiatan – kegiatan study banding para Kepala Desa Kabupaten Muara Enim ini ada kerja sama atau koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Muara Enim.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Muara Enim, Rahmad Noviar saat di konfirmasi wartawan Sentralpost via telepon selulernya pagi ini Sabtu (14/12/2024) beliau sedang berada di pulau Dewata saat ini membenarkan adanya kegiatan tersebut. Para Kades yang ikut Study Banding ini jumlahnya 200 san Kades.
Sementara kegiatannya adalah Bimtek dan kunjungan kerja ke desa Penglipuran yang di ikuti oleh para Kepala Desa di Kabupaten Muara Enim tersebut merupakan kegiatan Dinas. Tentunya sepengetahuan dan seizin Pj Bupati Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini melalui Dinas PMD Kabupaten Muara Enim, adapun desa yang dikunjungi para Kepala Desa adalah Desa Penglipuran – Pulau Bali, yang merupakan salah satu desa terbaik di Indonesia.
Sementara materi yg dipelajari oleh para Kepala Desa adalah tata kelola pemerintahan di bidang pelayanan, sumber Pendapatan Asli Daerah , Desa terbersih, tata kelola dibidang perencanaan pembangunan desa RPJMDes dan RKPDes.
“Dengan harapan tentunya ini bisa dicontoh dan dilaksanakan didesa masing masing,” Ujar Rahmad Noviar Kepala dinas PMD Kabupaten Muara Enim
Diantara Kepala Desa yang ikut pada kegiatan tersebut, adalah Solhudin Ketua Forum Kades Kecamatan Ujan Mas, saat dimintai tanggapannya, membenarkan adanya kegiatan Bimtek dan kunjungan kerja ke Pulau Bali tersebut.
Di konfirmasikan kepada Ketua Forum Kades Kabupten Muara Enim Maman via telepon yang tidak ikut Study Banding tersebut juga membenarkan kegiatan tersebut bahwa anggaran yang digunakan adalah melalui dana ADD tambahan sebesar Rp 5,5 juta per Kepala Desa, sedangkan untuk Kepala Desa yang mengajak anggota keluarganya, itu dari biaya pribadi masing -masing. (Marshal)
