MUBA SUMSEL sentral post.com – Berdasarkan progress tindak lanjut rencana aksi (Renaksi) pencegahan korupsi di tingkat nasional yang dilakukan pada 8 area intervensi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2019.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kembali menduduki peringkat pertama di tingkat Provinsi Sumsel dalam komitmennya untuk pencegahan korupsi terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Bahkan, Pemkab Muba juga saat ini untuk di tingkat nasional menduduki urutan ke lima. Ini prestasi yang membanggakan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Hal ini disampaikan Kepala Inspektur Kab Muba, Drs RE Aidil Fitri MSi. Setelah menuntaskan pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan negara, pihak KPK RI melakukan penilaian area intervensi Korsupgah, yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang Dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peningkatan kapabilitas APIP, Manajemen ASN.
“Kemudian, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Asset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa,” ungkapnya.
Adapun pelaporan yang telah disampaikan yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD 100%, Pengadaan Barang Dan Jasa 100%, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100%, Peningkatan kapabilitas APIP 83%, Manajemen ASN 95%, Optimalisasi Pendapatan Daerah 97%, Manajememn Aset Daerah 88%, dan Tata Kelola Dana Desa 90%.
“Alhamdulillah, capaian ini juga tidak terlepas dari komitmen pak Bupati Dodi Reza dan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi serta OPD di Muba untuk selalu mendukung pencegahan korupsi terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Lic Econ MBA mengaku capaian tersebut atas kerja keras OPD dan stakeholder di lingkungan Pemkab Muba.
“Ini langkah konkrit kami Pemkab Muba untuk selalu transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih,” ulasnya.
Dodi menambahkan, jajaran Pemkab Muba akan selalu mempertahankan dan meningkatkan kinerja-kinerja demi mewujudkan transparansi serta pencegahan korupsi terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah menuju Muba Maju Berjaya di tahun 2022.
“Semoga penilaian ini akan terus menyemangati dan meningkatkan kinerja OPD di lingkungan Pemkab Muba,” pungkasnya.
