Palembang, SentralPost –
Menurutnya, terkait untuk pemilihan legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019 mendatang. Itu, tidak sama seperti pada saat Pilkada kemarin
“Memang kalau pilkada kemarin, ada surat dari Mendagri melalui Dirjen Otda,untuk membentuk desk pilkada. Untuk itu, sebagai biro pemerintahan di otonomi daerah saat ini pihaknya sebagai Sekretaris desk di dalam pilkada tersebut,” bebernya.
Selain itu, pada Pileg dan Pilpres tahun 2019 nanti. Bahwa, pihaknya tidak diperintahkan untuk membentuk desk pileg maupun pilpres, karena itu bukan tanggungjawab dari Mendagri. Tapi, merupakan tanggungjawab pihak KPU langsung.
Sementara, untuk yang di Pemda juga ada di Kesbangpol. Baik, untuk monitoring maupun evaluasi, tegasnya.
Ditambahkannya, selain meng SK kan anggota DPRD di kabupaten/kota. Biro Pemerintahan juga ikut serta membantu meng SK kan sebanyak 75 anggota DPRD Propinsi Sumsel, sesuai yang telah dikeluarkan Mendagri
“Nah tugas kita disini hanya menyampaikan rekomendasi-rekomendasi. Tapi, kalau untuk anggota DPRD kabupaten/kota, itu yang meng SK kan langsung bapak Gubernur Sumsel Herman Deru, ” tegasnya.
Selanjutnya, Biro Pemerintahan melakukan upaya untuk melakukan verifikasi hasil yang ada, dari pelakaanaan pileg tersebut.
Kemudian, jika anggota dewan tersebut sudah dinyatakan berhasil terpilih, agar untuk melengkapi semua persyaratan yang ada dan berdasarkan kuota dapil melalui Sekwan dan Tata Pemerintahan, sesuai dengan PP 12 tahun 2018.
Terakhir, baru diserahkan di Biro Pemerintahan, dengan tenggat waktu selama 14 hari semua anggota dewan bisa di SK kan, tandasnya.
Dihimbau juga, kepada semua lapisan masyarakat, untuk menggunakan hak pilih nya dengan benar, agar nantinya bisa memplimentasikan aspirasi masyarakat.
“Jangan memilih yang tidak kita kenal. Karena, masyarakat selama ini sering begitu,” imbuh nya.(Zul)
