PALEMBANG-Sriwijaya Coruption Whatch (SCW) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi di kantor Ombudsman Perwakilan Sumsel, Rabu (18/7). Mereka meminta Ombudsman memanggil Kepala SMAN 6 terkait transparansi penerimaan Perserta didik baru tahun ajaran 2018.
Koordinator Aksi M Almi mengatakan, 320 orang yang diterima melalui jalur tes. Untuk jalur PMPA sebanyak 30 orang. Namun total siswa yang diterima totalnya 400 orang.
”Sisanya 50 orang itu tidak jelas dari jalur apa masuk,” ujarnya.
Dia mengatakan, siswa yang diterima di SMAN 6, orang tua siswa diminta uang bangunan Rp 5.250.000, SPP 400 ribu perbulan dan uang seragam 1550.000 .
“Bahasa dari diknas itu uang iuran dan sumbangan. Tapi menurut kami itu pungli. Orang tua siswa berat membayarnya. Ada orang tua siswa yang meminjam uang dengan rentenir,” katanya.
Almi juga mengatakan, orang tua siswa langsung disodorkan uang iuran dan pungutan, ketika anak dinyatakan lulus. Hampir 50 persen wali murid keberatan. Tapi mereka takut melapor.
“Mereka kecewa pemprov yang menggaungkan sekolah gratis. Tapi tidak gratis,” katanya.
Asisten Ombudsman Perwakilan Sumsel Rahadian Wisnu mengatakan, pihaknya senang menerima laporan masyarakat.
“Kami terima laporan ini. Indikasi pungutan itu ditetapkan, nah SMAN 6 ini ditetapkan pembayaran sampai Juli. Angkanya jelas, sepintas ini tidak sesuai permendikbud nomor 75 tahun 2016,” tandasnya.
Semantara Kepala SMAN 6 Maryati dikonfirmasi wartawan mengatakan, jika siswa kelas 10 yang diterima dalam PPDB tahun ini 10 kelas, setiap kelas berisi 36 siswa. Jadi tidak benar kalau ada yang menyatakan jumlah siswa yang diterima PPDB tahun 400 orang.
“Sebelum meminta sumbangan sarana dengan orang tua siswa, kami undang seluruh orang tua siswa. Memang ada yang keberatan. Akhirnya yang mau menawar tanggal 9 Juli wawancara dengan komite. Disitu bisa menawar uang sumbangan sarana, ada yang tidak bayar uang sumbangan sarana, ada menyumbang di atas Rp 5 juta. Tapi sumbangan itu disesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa, ” katanya. (Js)
