PALEMBANG– Sriwjaya Corruption Whatch (SCW) Sumsel kembali menggelar aksi di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel, Rabu (25/7). Aksi tersebut mendesak Kepala Disdik Sumsel memecat Kepala SMAN 6 yang diduga memungut uang sumbangan sarana kepada orang tua siswa sebesar Rp 5.250.000.
Koordinasi Aksi SCW M Almi mengatakan, sumbangan tersebut kalau tidak disetejui Gubernur maka hal tersebut termasuk pungli.
“Kami yang pertama mendukung sekolah dan kuliah gratis. Jadi pungutan ini mencederai diskriminatif anak berprestasi tapi tidak punya uang,” katanya dalam aksi.
Pihaknya berharap Kepala Disdik Sumsel bisa mengakomodir anak berprestasi dan bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri.
“Sekolah itu tempat belajar dan tempat merubah masa depan. Kalau tidak sekolah, generasi masa depan akan semakin suram. Kami minta ketegasan untuk memecat Kepsek SMAN 6,” katanya.
Dia mengatakan, saat ini Pemprov ada program sekolah gatis. Sementara Pemerintah Pusat ada program wajib belajar 9 tahun. Tapi di SMAN 6 ada pungutan uang sarana Rp 5.250.000.
“Padahal ada uang BOS untuk biaya praktek dan lainnya, uang itu dikemanakan. Alibi Kepsek SMAN 6 adalah uang sumbangan itu kesepakatan bersama Rp 5.250.000, dikali 350 total uangnya Rp 1,5 miliar. Orang tua siswa ada yang keberatan membayar uang sumbungan sarana Rp 5.250.000 karena ada yang bekerja sebagai ojek,” katanya.
Pihaknya juga mempertanyakan program sekolah gratis di Sumsel ini. “Kita prihatin, sekolah menjadi ladang untuk mencari uang. Kepsek dan guru jalan- jalan keluar negeri. Jangan sampai dana komite diselewengkan untuk kepentingan pribadi guru. Kalau kepala dinas tidak turun. Kami akan menduduki kantor diknas ini,” bebernya sembari mengatakan, jika aksi kali ini kemmpat kalinya dilakukan dimana sebelunya aksi digelar di Disdik Provinsi, Ombudsman, DPRD Sumsel dan datang lagi kesini.”
Menyikapi hal tersebut, Kepala Disdik Sumsel Widodo mengatakan, jika sebetulnya dirinya ingin pendidikan ini transparan dan akuntabel.
“SMA dan SMK baru masuk tahun lalu ditangan saya. Kalau kalian mengawal saya, saya pastikan bersih. Karena tes dibuka, dan diawasi. Saya berharap tahun depan, SMA 5 , SMA 3 dan SMA 6 bisa mengikuti langkah dari SMA 1 dan SMA 17 dalam proses PPDB. Dimana siswa yang diterima adalah siswa yang memiliki potensi akademik, ” katanya.
Widodo menegaskan, tiga hari lalu, SMAN 6 Palembang diaudit Irjen SMA. Nanti hasil audit akan diumumkan.
“SCW mengawasi saya. Tidak semua kepsek baik. Jadi perlu investigasi, terkait sangkaan. Jika terbukti melakukan pungutan akan kita tindak dengan dipecat,” katanya.
Menurut Widodo pihaknya sangat dilematis.
”Saya mau orang kaya tidak sekolah negeri. Karena mereka banyak uang. Jadi bisa bayar dimana saja. Sekolah negeri itu harusnya untuk orang miskin. Hanya disini, orang kaya mau masuk negeri. Orang-orang berbondong-bondong masuk negeri. Kalau di negara luar, orang kaya menyekolahkan anaknya di sekolah swasta,” katanya. (Js)
